Pengelolaan Agraria Berkeadilan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah terjadi kemajuan signifikan dalam pengelolaan agraria di Indonesia.
“Kita patut bersyukur karena penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Kebijakan agraria saat ini dilakukan secara lebih selektif dengan fokus pada kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, aturan terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dipertegas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan nyata.
Selain itu, kebijakan ini juga berdampak positif pada program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data inventarisasi Kementerian ATR/BPN, potensi lahan yang tersedia untuk ketahanan pangan mencapai 52.107,97 hektare.
“Tujuan kami adalah agar tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi sebagian pihak, tetapi juga berfungsi sosial dengan memberikan nilai tambah pada masyarakat sekitar,” jelas Menteri Nusron.
Dia menambahkan, ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, tetapi juga dukungan infrastruktur pertanian dan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yakni ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, dan dukungan pupuk serta SDM yang berkualitas,” pungkasnya.
