Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masuk ke dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif. Kementerian ATR/BPN difokuskan pada percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan, khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Jakarta pada Rabu (22/10/2025).
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2025, yang ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terdiri dari tiga Pokja dengan fokus kerja berbeda.
Kementerian ATR/BPN tidak hanya mempercepat penyusunan RDTR, tetapi juga mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menekankan pentingnya percepatan digitalisasi melalui OSS untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta mendorong investasi. Ia berkomitmen menindaklanjuti seluruh RDTR yang belum terintegrasi ke OSS.
“Dari 668 RDTR, belum semuanya terintegrasi ke OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum terintegrasi OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku pemimpin rapat, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja. “Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron sesuai arahan Presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut hadir mendampingi Menteri Nusron Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
